Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Bambang W Budiawan mengatakan akan mengatur kerjasama antara perusahaan pembiayaan (multifinance) dengan perusahaan financial technology (fintech). Aturan tersebut telah tertuang dalam revisi Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 yaitu mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

“Ditunggu saja, Insya Allah terbit bulan ini dan saat ini sedang difinalisasi,” kata Bambang, Senin (8/10)

Menurutnya, pada pasal 39 ayat 1 menyatakan, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Pada ayat 2, menjelaskan kerjasama perusahaan pembiayaan dengan pihak lain melalui channeling atau joint financing wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing pihak.

Contoh kerjasama menggunakan skema channeling, yaitu dimana perusahaan pembiayaan menjadi investor atau pemberi pinjaman kepada perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending. Perusahaan multifinance yang diperkenankan bekerjasama adalah perusahaan multifinance yang berfokus untuk menopang pembiayaan di sektor investasi, modal kerja dan multiguna. Sedangkan perusahaan fintech P2P lending yang dapat bekerjasama adalah perusahaan yang telah mengantongi tanda terdaftar dan izin dari OJK.

Melalui kerjasama ini kedepannya diharapakan ada pengaturan yang jelas dan membuat multifinance lebih bijak serta berhati-hati didalam menjalankan usahanya. Realisasi kerjasama antara perusahaan multifinance dan p2p lending tersebut dapat disampaikan dalam bentuk rencana bisnis perusahaan.

 

sumber : kontan.co.id