Kepala Departemen Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono, meminta asosiasi fintech mengupgrade tata kelola. OJK menurutnya selalu  menggaungkan perlindungan konsumen. Sehingga mereka tidak  terjerat utang. "Saya akan terus menggaungkan perlindungan konsumen. Tanpa konsumen, Fintech tidak akan hidup.

Kalau tidak dipercaya, nanti semua industri fintech tidak dipercaya," ujar Triyono, saat diskusi Fintektok dengan tema P2P Lending : Rentenir Online? di Be Junction, Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (18/10/2018) Pihaknya kata Triyono juga mengimbau konsumen untuk memilih fintech yang terdaftar di OJK. Hal itu bisa diketahui melalui situs OJK.

"Selain itu, Fintech tidak boleh membuat agenda-agenda khusus. Misalnya transaksi dibuat 0,001 rupiah. Tidak boleh ada trik dan sebagainya yang merugikan konsumen," jelas Triyono.

Lebih lanjut ia mengatakan, OJK juga berusaha untuk menjaga integritas dari market. Bkerjasama dengan asosiasi, melakukan standarisasi, "Mereka sudah membentuk komite etik, itu langkah yang luar biasa," jelas Triyono.

Ia menambahkan OJK sendiri juga punya pengawasan dan penindakan. "Tindakan yang kami lakukan, yang paling ringan meminta asosiasi  mencoret fintech tersebut. Selain itu tindakan lainnya, bekerjasama dengan Kominfo menghapus situs perusahaan fintech tersebut," jelas Triyono.

Ia menambahkan, hingga saat ini OJK sudah menutup dan menghapus ratusan fintech bermasalah dan ilegal. Sementara itu, Ketua Bidang Pinjaman Cash Loan Asosiasi Gintech Indonesia Sunu Widyatmoko,  yang juga CEO Dompet Kilat mengatakan, pihaknya  sudah membaca, ada yang bikin WA grup, tujuannya mempermalukan.

"Ini sudah tidak bagus, tidak sesuai budaya ketimuran. Kita tidak mau ada yang mengacak-ngacak industri fintech Kami juga mengimbau pengguna untuk tidak memakai fintech ilegal.

Nanti datanya dibuka kemana-mana," ujarnya.  Sunu menambahkan, fintech ilegal harus dihindari. Baik oleh investasi maupun yang mau ngutang. Ia juga menegaskan, anggota asosiasinya yang berjumlah 180 perusahaan Fintech, tidak melakukan itu. Melainkan fintech ilegal. "Yang sekarang-sekarang  tidak ada. Kalau dulu iyah," tegasnya.

Sunu menambahkan, pihaknya menghindari praktek-praktek yang memang sengaja membuat peminjam tidak bisa bayar, karena dibikin berbunga terus. "Transparansi menjadi hal yang penting. Kita dilarang menyelipkan ketentuan yang tidak transparan. Misalnya ada denda yang tidak disebutkan sejak awal. Semua informasi harus dijelaskan di depan," pungkasnya.


Sumber : indopos.co.id