Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana menyiapkan standar operasional penagihan pinjaman oleh tenaga penagih terhadap para nasabah yang menunggak pembayaran.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan, standar tersebut diperlukan agar industri teknologi finansial terutama yang bergerak di bisnis peer-to-peer (P2P) lending memiliki aturan baku terkait pelaksanaan bisnis. Standar tersebut sekaligus berfungsi menjaga kredibilitas perusahaan tekfin guna menghindari pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Setelah standar penagihan diterbitkan, setiap agen penagih wajib memiliki sertifikasi khusus dan dilatih agar dapat memenuhi prinsip penagihan yang beretika. Apabila agen melakukan kesalahan maka akan mendapatkan konsekuensi, dengan ancaman terberat berupa pencabutan keanggotaan.

“Satu penyelenggara masuk media [akibat aduan masyarakat], semua industri bisa kena. Kami selalu mengingatkan teman-teman untuk double check standar penagihan. Karena hanya butuh satu kesalahan untuk merugikan dan merusak industri,” ujarnya, Selasa (6/11/2018).

Di sisi lain, lanjut Sunu, industri tekfin juga berupaya terus meningkatkan literasi masyarakat mengenai layanan tekfin lending. Pasalnya, menurut Sunu, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tekfin ilegal dan legal masih sangat rendah. Padahal, saat ini masih menjamur perusahaan tekfin ilegal.

 

(amw/sumber : finansial bisnis)